PDIP sesalkan nalar kritis mahasiswa mudah dibeli: Kekuasaan berhasil menyuap perut yang lapar

 PDI Perjuangan menyoroti informasi dugaan pemberian uang kepada sejumlah mahasiswa yang sempat bertemu dengan Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka. Menurutnya, polemik tersebut justru berujung pada serangan politik terhadap PDIP, meskipun partainya tidak memiliki keterkaitan dengan dugaan tersebut.

Juru Bicara PDIP, Guntur Romli, mempertanyakan logika pihak-pihak yang tetap menyalahkan PDIP di tengah beredarnya informasi mengenai dugaan aliran uang kepada mahasiswa. Menurutnya, tudingan yang diarahkan kepada partainya tidak memiliki dasar yang jelas.

"Ada informasi mahasiswa yang menemui Gibran menerima suap duit, eh yang diserang parpol-parpol pemerintahan tetap PDI Perjuangan, yang salah siapa, yang disalahkan pihak yang mana?" kata Guntur Romli dalam ungganan media sosial pribadinya, Rabu (24/6).

Ia menilai, upaya mencari pihak yang dapat dijadikan sasaran kesalahan merupakan bentuk sikap politik yang tidak bertanggung jawab. Guntur menyebut pihak yang seharusnya dievaluasi justru kebijakan pemerintah yang kini menuai berbagai kritik.

"Mencari kambing hitam adalah sikap politik yang pengecut, proyek pemerintah MBG yang dibangga-banggakan justru mulai menampakkan borok kegagalannya," ujarnya.

Menurut Guntur, berbagai persoalan yang muncul dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) seharusnya menjadi perhatian utama partai-partai pendukung pemerintah. Namun, yang terjadi justru serangan politik diarahkan kepada PDIP.

"Namun ironisnya, bidik tembak partai-partai koalisi bukan diarahkan pada evaluasi kebijakan yang karut-marut tersebut, melainkan secara brutal menyasar PDI Perjuangan," tegasnya.

Guntur juga menyoroti tuntutan sejumlah pihak yang terus mendesak PDIP untuk secara resmi mengambil posisi sebagai oposisi. Menurutnya, sikap politik partainya selama ini sudah jelas dan tidak perlu dibatasi oleh label tertentu.

Ia menilai, isu yang diarahkan kepada PDIP hanya merupakan bentuk pengalihan perhatian dari persoalan yang lebih substansial. Guntur menyebut pola semacam itu sudah sering digunakan dalam dinamika politik nasional.

"Pengalihan isu itu sangat usang saudara-saudara," cetusnya.

Guntur mengaku sempat memberikan apresiasi kepada mahasiswa yang menjaga independensinya ketika berhadapan dengan kekuasaan. Namun, penghargaan tersebut memudar setelah muncul dugaan adanya transaksi uang.

"Lebih menyedihkan lagi, idealisme mahasiswa yang bertemu Gibran yang sempat saya puji kini runtuh," bebernya.

Ia mengaku pernah menaruh hormat kepada seorang presiden mahasiswa yang disebut menolak ajakan makan malam dari Gibran demi menjaga independensi organisasi mahasiswa dari pengaruh kekuasaan.

Namun, kata Guntur, penghormatan tersebut tercoreng oleh informasi yang beredar mengenai dugaan pemberian uang kepada sejumlah mahasiswa.

"Kehormatan itu terkoyak oleh dugaan predaran uang pelicin, isunya sampai Rp 300 juta, katanya yang dibayarkan baru uang muka 20 persen, hingga seorang eksekutif organisasi mahasiswa yang mengaku menerima Rp 20 juta," urai Guntur.

Meski demikian, ia menegaskan tidak semua mahasiswa terlibat dalam praktik tersebut. Menurutnya, masih ada kelompok mahasiswa yang tetap mempertahankan sikap kritis dan menolak pendekatan yang berpotensi menggerus independensi mereka.

Ia pun mempertanyakan adanya mobilisasi warga untuk melakukan aksi unjuk rasa mendukung program MBG. Bahkan, mereka diduga diberi uang Rp 100 ribu dan satu buah wajan.

"Ditambah fenomena demonstran mendukung MBG yang dimobilisasi dengan ongkos Rp 100 ribu plus bonus wajan baru adalah bukti nyata betapa murahnya harga pembenaran di negeri ini," tuturnya.

Guntur menilai, kondisi tersebut menjadi alarm serius bagi kualitas demokrasi di Indonesia. Ia menyebut suara kritis masyarakat tidak boleh ditukar dengan imbalan materi, terlebih ketika kebijakan publik sedang menghadapi berbagai sorotan.

"Jika kritik mahasiswa bisa dibungkam dengan suap duit, dan proyek MBG yang sedang diusut korupsi triliunan dan korban keracunan dari anak-anak sampai 38 ribu orang, ditukar hanya dengan perkakas dapur dan uang saku. Kita tahu bahwa demokrasi kita sedang tidak baik-baik saja," jelasnya.

Lebih lanjut, Guntur menegaskan bahwa bahaya terbesar bukan hanya dugaan praktik suap itu sendiri, melainkan keberhasilan kekuasaan dalam melemahkan daya kritis masyarakat melalui cara-cara yang tidak etis.

"Kekuasaan telah berhasil menjinakkan nalar kritis, dengan cara yang paling primitif menyuap perut yang lapar dan membungkam suara yang vokal," pungkasnya.