Huru-hara ijazah Gibran bisa jadi alat sandera keluarga Jokowi

  Direktur Lingkar Madani (LIMA) Ray Rangkuti menyebut putusan MK terhadap gugatan nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 bisa dipakai sebagai alat sandera terhadap Presiden ketujuh RI Joko Widodo (Jokowi) beserta keluarga.

Ray menyebut putusan MK terhadap gugatan nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 terkait ijazah putra Jokowi, Gibran Rakabuming Raka sudah bisa ditebak.

Dia mengaku sempat memprediksi gugatan itu tidak dikabulkan dengan tak diterima permohonan karena kurang kuatnya kedudukan hukum atau legal standing.

Sementara lanjut Ray, setengah gugatan lain dikabulkan berupa pertimbangan MK tak menemukan ijazah SMA atau sederajat milik Gibran sebagai syarat pencalonan di Pilpres 2024.

"MK menyatakan bahwa Saudara Gibran tidak memiliki ijazah SLTA dan atau yang sederajat. Itu temuan MK," ujar Ray melalui layanan pesan, Jumat (9/10).

Ray mengatakan temuan ketiadaan ijazah Gibran menjadi poin paling krusial, sehingga mendelegitimasi status putra Jokowi sebagai Wapres.

"Maka dengan sendirinya dia terdiskualifikasi," tegas Ray.

Menyikapi temuan fatal ini, Ray menyoroti langkah lanjutan dari dua instansi, yakni KPU dan DPR RI. 

Hanya saja, dia mengaku pesimistis KPU berani mengeluarkan surat baru yang menyatakan Gibran tidak memenuhi syarat dalam pencalonan. 

Sebab, kata dia, masa jabatan komisioner KPU saat ini segera berakhir dan ketiadaan perintah imperatif dari MK.

Alih-alih KPU, Ray menyoroti potensi pergerakan di DPR. Putusan MK memang tidak berujung ke pemakzulan seketika, melainkan diolah menjadi senjata tawar-menawar parpol.

"Fakta ini akan dijadikan semacam negosiasi politik terhadap Gibran dan tentu saja seluruh pendukung Gibran, agar tidak terjadi lagi langkah-langkah yang dianggap mendahului Presiden," bebernya.

Aktivis Barisan Oposisi Indonesia (BOI) itu menggunakan istilah yang lebih keras terkait manuver politik di Senayan tersebut.

"Nah, dalam bahasa yang lain, putusan ini dipakai sebagai alat sandera oleh parpol terhadap Gibran dan katakan keluarga besar Pak Jokowi," ujarnya.

Kini, ujar Ray, nasib Gibran sebagai Wapres dinilai sangat bergantung pada kekuatan lobi di parlemen, mengingat pijakan legal formalnya sudah rapuh.

"Oleh karena itu, mungkin bahwa politik keluarga Pak Jokowi tertahan sampai di sini," katanya.