Ahmad Sahroni nilai deretan kasus korupsi pejabat bukti penegakan hukum makin kuat

  Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni menilai rangkaian penetapan tersangka terhadap sejumlah pejabat negara oleh Kejaksaan Agung (Kejagung) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencerminkan semakin kuatnya penegakan hukum di Indonesia.

Menurutnya, proses hukum yang menyasar pejabat dari berbagai instansi menunjukkan tidak ada pihak yang kebal terhadap penindakan. 

Ia menegaskan kondisi tersebut justru menjadi bagian dari upaya pemerintah membersihkan praktik penyalahgunaan kewenangan.

“Negara justru sedang bersih-bersih melalui Kejagung dan KPK. Ini bukti hukum bekerja tanpa pandang bulu,” kata Sahroni kepada Tribunnews, Jumat (5/6/2026).

Sahroni berpandangan, publik tidak semestinya mengartikan banyaknya pejabat yang ditangkap sebagai pertanda kondisi negara memburuk. 

Sebaliknya, penindakan tersebut dinilai memperlihatkan komitmen aparat penegak hukum dalam memberantas korupsi.

Ia juga menyebut langkah yang dilakukan Kejagung dan KPK menjadi bukti bahwa mekanisme pengawasan terhadap penyelenggara negara semakin terbuka. 

Menurutnya, proses hukum yang berlangsung saat ini memperlihatkan tidak ada perlakuan istimewa bagi pejabat yang diduga terlibat tindak pidana.

Dalam beberapa waktu terakhir, Kejagung dan KPK memang menangani sejumlah perkara yang melibatkan pejabat negara. 

Kejagung menetapkan mantan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana bersama dua mantan wakilnya sebagai tersangka dalam dugaan korupsi penyimpangan tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Di sisi lain, KPK menetapkan mantan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) Silmy Karim sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemerasan serta penerimaan gratifikasi terkait pengurusan dokumen keimigrasian warga negara asing (WNA).

Bagi Sahroni, penanganan perkara-perkara tersebut merupakan bagian dari penguatan sistem penegakan hukum. 

Ia menilai maraknya pengungkapan kasus korupsi tidak seharusnya dipersepsikan sebagai tanda ketidakstabilan pemerintahan, melainkan sebagai proses hukum yang terus berjalan dalam upaya menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih bersih.