permintaan maaf ANTARA hingga kirim pasukan ditunda

 Beragam peristiwa politik telah terjadi pada Selasa (17/3) dan berikut lima berita pilihan untuk Anda baca kembali pada pagi ini, yakni mulai dari permintaan maaf Perusahaan Umum Lembaga Kantor Berita Nasional (Perum LKBN) ANTARA hingga pengiriman pasukan TNI ke Gaza ditunda

1. Pencabutan berita dan permintaan maaf

Berita dengan judul "Pemerintah setop penerbangan luar negeri imbas konflik Iran", terjadi kesalahan dalam pengutipan dan ketidaksesuaian konteks pernyataan narasumber, yakni Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi.

Untuk itu, kami telah mencabut berita tersebut, dan kami memohon maaf atas ketidaknyamanan yang ditimbulkan.

2. ANTARA sampaikan permohonan maaf terkait kesalahan berita

Direktur Pemberitaan Perusahaan Umum Lembaga Kantor Berita Nasional ANTARA Virgandhi Prayudantoro menyampaikan permintaan maaf atas kesalahan dalam pengutipan pernyataan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi dalam berita berjudul "Pemerintah setop penerbangan luar negeri imbas konflik Iran".

3. ANTARA sampaikan permohonan maaf terkait kesalahan berita berjudul "Pemerintah setop penerbangan luar negeri imbas konflik Iran"

Direktur Utama Perusahaan Umum Lembaga Kantor Berita Nasional ANTARA, Benny Siga Butarbutar, menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi dan seluruh masyarakat Indonesia, serta stakeholders (pemangku kepentingan) informasi lainnya terkait kesalahan berita berjudul "Pemerintah setop penerbangan luar negeri imbas konflik Iran" yang disiarkan ANTARA pada Selasa (17/3), pukul 17.27 WIB karena tidak sesuai dengan kaidah dan prinsip jurnalistik yang berlaku.

4. Pemerintah tunda pengiriman pasukan perdamaian ke Gaza

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan pemerintah menunda pengiriman 8.000 pasukan yang akan menjalani misi perdamaian bersama International Stabilization Force (ISF) di Gaza.

5. Mensesneg: Rekrutmen ASN masih menunggu prioritas

Pemerintah masih menahan keputusan terkait rekrutmen aparatur sipil negara (ASN) tahun ini karena menunggu penetapan sektor prioritas yang harus dipenuhi lebih dahulu.