Dedi Mulyadi Respons soal Anggota Fraksi PDIP DPRD Jabar Walk Out: Ya Itu Hak Setiap Orang

 Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, menilai aksi walk out merupakan hak setiap fraksi partai politik maupun anggota dewan perwakilan rakyat (DPR).

Dedi menyampaikan hal itu menanggapi adanya aksi walk out yang dilakukan oleh anggota Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) DPRD Jawa Barat, dalam rapat paripurna pada Jumat (16/5/2025).

"Ya itu hak setiap orang, mau walk out mau tidak,” tuturnya, di Gedung Pakuan, Kota Bandung, Jawa Barat, Jumat.

“Artinya, setiap orang kan berhak, setiap partai politik, fraksi berhak," ujarnya, dikutip Kompas.com.

Menurut Dedi, tindakan walk out adalah ekspresi politik yang wajar dalam sistem demokrasi. Ia berpendapat, hal itu merupakan respons terhadap kebijakan pemerintah yang sah untuk dilakukan oleh partai politik.

"Untuk mengekspresikan seluruh kepentingan politiknya," tuturnya.

Kompas.TV memberitakan, Fraksi PDI-P DPRD Jawa Barat, melakukan aksi walk out saat pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Prakarsa yang mencakup isu-isu strategis, mulai dari usaha pertambangan, administrasi kependudukan, hingga pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Awalnya, seorang anggota Fraksi PDIP, Doni Maradona Hutabarat melakukan interupsi. Ia menyebut , pernyataan Dedi di Cirebon telah menyinggung institusi DPRD.

“Begini pimpinan, sembilan hari yang lalu gubernur di acara yang sakral, saya anggap, acara musrenbang, ada pernyataan gubernur yang menurut saya perlu kita sikapi,” ucapnya dalam rapat paripurna DPRD Jawa Barat, Jumat (16/5/2025).

“Saya berpikiran beliau mendiskreditkan lembaga DPRD Provinsi Jawa Barat, dan mungkin menurut saya juga mendiskreditkan masing-masing anggota DPRD Provinsi,” ujarnya.

Doni menyimpulkan bahwa ucapan Dedi tersebut menunjukkan gubernur seperti tidak membutuhkan pendapat dari anggota DPRD.

Tapi, lanjut dia, ternyata dalam pembahasan rancangan peraturan daerah seperti saat itu, Jumat, Pemerintah Provinsi Jawa Barat membutuhkan DPRD untuk membahas.

“Gubernur tidak bisa jalan sendiri untuk membuat peratuan daerah.”

“Saya berharap dalam rapat paripurna hari ini, sebelum kita menyampaikan pandangan fraksi masing-masing terhadap rancangan peraturan daerah ini, saya meminta secara pribadi dan secara fraksi, kami meminta ada klarifikasi dari gubernur di rapat DPRD Jawa Barat,” ujarnya.

Sementara, Memo Hermawan selaku Ketua Fraksi PDIP DPRD Jawa Barat mengajak seluruh anggota Fraksi PDIP untuk melakukan walk out.

Menurutnya, legislatif dan eksekutif seharusnya saling mengisi dan saling memperkuat. Tapi beberapa bulan ini, kata dia, memang ada suara-suara yang kurang enak.

“Kita tidak saling merendahkanlah. Saya memintalah, perbaiki kehormatan muruah DPRD ini ya, pimpinan, supaya hubungan yang harmonis baik gubernur, wakil gubernur, maupun dengan legislatif ini, DPRD,” ucapnya.

Sebagai kehormatan dan muruah DPRD, ia meminta agar seluruh anggota Fraksi PDIP untuk walk out dalam rapat paripurna hari itu.

“Saya meminta seluruh Fraksi PDI Perjuangan untuk tidak ikut atau walk out, termasuk Bapak Ono Surono, untuk sebelum selesai hubungan eksekutif dan legislatigf baik. Terima kasih Pimpinan.”

“Silakan berdiri Fraksi PDI Perjuangan, saya minta tidak ikut rapat paripurna dan walk out,” ucapnya.

Mengutip pemberitaan Kompas.com, dalam kegiatan Musrenbang di Cirebon, Dedi Mulyadi sempat menyinggung keberadaan DPR.

Awalnya, Dedi menyebut program yang akan ia laksanakan saat memimpin Jawa Barat tidak melulu bergantung pada ketersediaan uang.

"Duit mah nuturkeun (duit mengikuti). Karena saya punya keyakinan memimpin tidak harus punya duit," kata Dedi, Rabu (7/5/2025).

Ia kemudian mencontohkan para raja zaman dulu tidak menyusun APBD. Bgitu pun VOC yang membangun Gedung Negara di Cirebon.

"Tidak ada itu persetujuan DPR-nya. Yang ada persetujuan DPR-nya kita sudah beberapa kali SD ge rarubuh (SD juga pada rubuh). Kenapa itu terjadi karena kita kolaborasi hanya dimaknai berkumpul bersama untuk memutuskan bukan rasa dan cinta."

Menurut Dedi, kolaborasi antara lembaga tidak harus dimaknai dengan rapat yang membahas persoalan dengan sejumlah tahapan.

"Kolaborasi itu tidak harus dimaknai bahwa kita rapat, kolaborasi harus tidak dimaknai bahwa kita ini berkumpul membahas pleno 1, pleno 2, pleno 3," tuturnya

"Kolaborasi adalah ketika ada tindakan darurat untuk kemanusiaan, keadilan, untuk rakyat, maka semua berkolaborasi dengan apa minimal mendoakan, atau minimal diam," katanya.